Tata cara Penyelesaian usulan pemeriksaan

A. Deskripsi :


Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian usulan pemeriksaan.



B. Dasar Hukum :


1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006

2.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak

3.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/PJ./2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-173/PJ./2006

4.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-176/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006



C.

Surat Edaran Terkait :


1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin

2.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak

3.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.7/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP Seri-02)

4.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak



D.

Pihak yang Terkait :


1.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

2.

Kepala Seksi Pemeriksaan

3.

Tim Fungsional Pemeriksa Pajak

4.

Pelaksana Seksi Pemeriksaan

5.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi

6.

Seksi Pelayanan

7.

Seksi Penagihan

8.

Seksi Ekstensifikasi

9.

Kantor Wilayah DJP



E.

Formulir yang Digunakan :


1.

Surat Usulan Wajib Pajak yang akan diperiksa dari para Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi



F.

Dokumen yang Dihasilkan :


1.

Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan



G.

Prosedur Kerja :


1.

Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan diperiksa dari para Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (SOP Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan Analisi Kepatuhan Material Wajib Pajak), Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penghapusan NPWP), Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan dalam Rangka Penagihan Pajak), Seksi Ekstensifikasi (SOP Tata Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi) kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.

2.

Pelaksana Seksi Pemeriksanaan membuat konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

3.

Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan serta meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

4.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan selanjutnya meneruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

5.

Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan dan menugaskan Pelaksana untuk mengadministrasikan dan mengirimkan daftar yang dimaksud.

6.

Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktur Jenderal Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

7.

Proses selesai.




Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan.





Disahkan oleh :

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Transformasi Proses Bisnis







Robert Pakpahan

NIP 060060167

PEMERIKSAAN

Dasar hukum : UU KUP No. 28 Tahun 2007

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
b. SPT rugi;
c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Tujuan lain, yaitu:
a. Pemberian NPWP secara jabatan;
b. Penghapusan NPWP;
c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP (baca juga: Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak);
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

B. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan;
9. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
1. Meminta Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
4. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
6. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
7. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
3. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
4. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan atau;
5. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan/ atau;
4. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa.

C. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksaan Pajak;
4. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
b. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan /atau
c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, cacatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :
1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan peyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :
1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan atau
2. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

D. Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui
1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan Kelompok Pemeriksa.
2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
3. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

sumber : www.pajak.go.id

Seputar PBB

Pengertian
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Kapan berlakunya PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing.
PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.
Apakah yang dimaksud dengan Bumi dan Bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Apakah Yang Tidak Dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek yang :
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaran pemerintahan;
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
f. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Siapakah yang termasuk Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

• mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
• memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
• memiliki bangunan, dan/atau;
• menguasai bangunan, dan/atau;
• memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Bagaimana cara mendaftarkan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Apabila Wajib Pajak setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah tidak juga menyampaikan SPOP atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Apakah Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan osetiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
Kapan dan Di Manakah PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang?
PBB Pedesaan dan Perkotaan terutang menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari dan terutang di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak
Berapakah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Berapakah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB Perdesaan dan Perkotaan?
PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi NJKP, yang dalam UU PBB menerapkan NJKP 20% atau 40% dari NJOP.
Berapakah Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Besarnya tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.
Bagaimanakah Cara Menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan?
Rumus penghitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
Contoh :
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

• Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2
• Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2
• Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
   
   
   1. Rumah dan garasi: 400 x Rp350.000,00 = Rp 140.000.000,00
   2. Taman: 200 x Rp50.000,00 = Rp 10.000.000,00
   3. Pagar: (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.000.000,00 (+)
   4. Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00
3. NJOPTKP = Rp 10.000.000,00 (-)
4. Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
6. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%
7. PBB terutang : 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp 823.000,00

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

No.	Obyek				Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
I	PPh Pasal 4 ayat (2)
	1.	Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.			20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)	Jumlah Bruto Bunga	Final
	2.	Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997
		a.	Bukan Saham Pendiri		0,1% X  Nilai Transaksi		Final
		b.	Saham Pendiri		(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
	3.	Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009					Final
		a.	Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
			1.	WP DN & BUT	15 %	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		b.	Diskonto Obligasi dengan kupon
			1.	WP DN & BUT	15 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		c.	Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
			1.	WP DN & BUT	20 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		d.	bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
			1.	untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	0 %	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
			2.	untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013	5 %
			3.	untuk tahun 2014 dan seterusnya	15 %
		Pengecualian : a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
	4.	Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 KEP-395/PJ./2001			25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian	Final
	5.	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002			10%	Jumlah Bruto	Final
	6.	Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999 jo. PP No. 71 Tahun 2008
		a.	Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan	Final
		b.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
		c.	pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan		1%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
	7.	Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009
		a.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil		2%	Penghasilan bruto	Final
		b.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	Penghasilan bruto
		c.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b		3%	Penghasilan bruto
		d.	Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	Penghasilan bruto
		e.	Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	Penghasilan bruto
	8.	Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 Syarat :  a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.			0,1 %	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal	Final
II	PPh Pasal 15 Dasar Hukum : 248/KMK.04/1995 416/KMK.04/1996 417/KMK.04/1996 475/KMK.04/1996 KEP-667/PJ./2001
	1.	Pelayaran Dalam Negeri			1,2%	Peredaran Bruto	Final
	2.	Penerbangan Dalam Negeri			1,8%	Peredaran Bruto
	3.	Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri			2,64%	Peredaran Bruto	Final
	4.	WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia			0,44%	Nilai Ekspor Bruto	Final
	5.	Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)			5%	Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan	Final bagi WPOP
III	PPh Pasal 21 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 252/PMK.03/2008 Per-31/PJ/2009 jo. Per-57/PJ/2009
	1.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap			Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP
	2.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya			Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – BP) - PTKP
	3.	penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
		a.	dibayarkan secara bulanan		Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - PTKP
		b.	tidak dibayar secara bulanan
			-	Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 150.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00	5%	jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari
			-	Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 6.000.000	5%	PKP = (PB – IP) – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360))
			-	Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 6.000.000	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – IP) – PTKP
	4.	imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
		a.	imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan		Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
		b.	imbalan yang bersifat berkesinambungan
			-	Memenuhi Ketentuan	Pasal 17 UU PPh	PKP = (50% x PB) – PTKP	Kumulatif
			-	Tidak Memenuhi Ketentuan	Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
			Ketentuan PER - 31/PJ/2009 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya
	5.	tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri			Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto
	6.	imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	7.	honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	8.	jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	9.	penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	10.	Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah			15%	PB	Final
	11.	Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta
		a.	Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta		5%	PB	Final
		b.	> Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta		10%	PB	Final
		c.	> Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta		15%	PB	Final
		d.	> Rp. 200 juta		25%	PB	Final
	12.	Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN			Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP
	13.	Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas :
		a.	General Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 11.275 per bulan
		b.	Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 9.350 per bulan
		c.	Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 5.830 per bulan
		d.	Assisten Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 4.510 per bulan
		e.	Crew Lainnya		Pasal 17 UU PPh	US$ 3.245 per bulan
	Catatan : Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Ket :  PKP : Penghasilan Kena Pajak  PB : Penghasilan Bruto  BJ : Biaya Jabatan  IP : Iuran Pensiun  BP : Biaya Pensiun
IV	PPh Pasal 22 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo 154/PMK.03/2007 Jo 08/PMK.03/2008 Jo 210/PMK.03/2008
	1.	Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD			1,5%	Harga Pembelian
	2.	Impor Barang :
		a.	Importir mempunyai API		2,5%	Nilai Impor
		b.	Importir tidak mempunyai API		7,5%	Nilai Impor
		c.	Yang tidak Dikuasai		7,5%	Harga Jual Lelang
	3.	impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API			0,5%	Nilai Impor
	4.	Industri Semen			0,25%	DPP PPN
	5.	Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008)			Pasal 17 UU PPh	Harga Bandrol
	6.	Industri Kertas			0,1%	DPP PPN
	7.	Industri Baja			0,3%	DPP PPN
	8.	Industri Otomotif			0,45%	DPP PPN
	9.	Bahan Bakar Minyak dan Gas			SPBU Swastanisasi Pertamina
		a.	Premium		0,3% 0,25%	Penjualan	-     Swastanisasi=     Final
		b.	Solar		0,3% 0,25%	Penjualan
		c.	Premix/Super TT		0,3% 0,25%	Penjualan	-     Pertamina = Tidak Final
		d.	Minyak Tanah		0,3%	Penjualan
		e.	Gas/LPG		0,3%	Penjualan
		f.	Pelumas		0,3%	Penjualan
	9.	Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul			0,5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
V	PPh Pasal 23 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 244/PMK.03/2008
	1.	Dividen			15%	Jumlah Bruto
	2.	Bunga			15%	Jumlah Bruto
	3.	Royalti			15%	Jumlah Bruto
	4.	hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21			15%	Jumlah Bruto
	5.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	6.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	7.	Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari : a. Jasa penilai (appraisal) b. Jasa aktuaris c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan d. Jasa perancang (design) e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : 1) jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur 2) jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; d) penutupan sumur; 3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa 4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan 5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil 6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur 7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi 8) jasa reparasi pompa reda (reda repair) 9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan 10) jasa penggantian peralatan/material 11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur 12) jasa mud engineering 13) jasa well logging & perforating 14) jasa stimulasi dan secondary decovery 15) jasa well testing & wire line service 16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling 17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling 18) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling 19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : 1) jasa pengeboran 2) jasa penebasan 3) jasa pengupasan dan pengeboran 4) jasa penambangan 5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6) jasa pengolahan bahan galian 7) jasa reklamasi tambang 8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk :   a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) c) jasa pelayanan penerbangan d) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika 2) bidang non-aeronatika, termasuk : a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika i. Jasa penebangan hutan j. Jasa pengolahan limbah k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara p. Jasa mixing film q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa u. Jasa penyelidikan dan keamanan v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan w. Jasa pengepakan x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa pembasmian hama z. Jasa kebersihan atau cleaning service aa. Jasa catering atau tata boga			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas
VI	PPh Pasal 26 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 624/KMK.04/1994 SE - 25/PJ.4/1995
	1.	Dividen			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	2.	Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	3.	Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	4.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	5.	Hadiah dan Penghargaan			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	6.	Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	7.	premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	8.	keuntungan karena pembebasan utang			20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	9.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia			20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final
	10.	Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi
		a.	Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
		b.	Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
		c.	Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang		20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
	11.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh			20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final
	12.	Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia			20% atau Tarif P3B	Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia	Final